Cegah Lonjakan Harga Tak Wajar, BPKN Minta Vaksin Covid-19 Diberikan Gratis

 Tubuh Perlindungan Customer Nasional (BPKN) menghargai cara pemerintah yang bernecana memberi vaksin dengan cara gratis pada warga yang tidak dapat. Karena, ini sesuai mandat Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Hindari Kecurangan Saat Berlaga Ayam

"Gagasan pemerintah yang akan memberi dengan gratis vaksin covid-19 pada masyarakat yang tidak dapat perlu dihargai sebab sudah sesuai mandat UU serta untuk bukti kedatangan negara," tutur ketua BPKN, Rizal E Halim dalam info sah, Sabtu (5/9/2020).

Akan tetapi, lanjut Rizal, pemerintah harus juga pastikan pendistribusian vaksin covid- 19 itu bisa berjalan seefektif kemungkinan dengan berkaca pada pendistribusian bantuan sosial. "Data pusat harus diverifikasi terlebih dulu oleh RT/RWnya yang pahami situasi ekonomi masyarakatnya," katanya.

Mengenai untuk gagasan pemerintah untuk melepas beberapa vaksin untuk dibeli warga, menurut Rizal boleh-boleh saja. Mengingat ada kekurangan dana pemerintah. "Meskipun kami mengharap pemerintah sediakan vaksin itu dengan gratis buat semua masyarakat negaranya," sambung ia.

Disamping itu, Arief Safari, Ketua Komisi Pengkajian serta Peningkatan BPKN memandang dilepasnya vaksin untuk tersebar di pasar, akan berimbas negatif. Dimana akan berlangsung peningkatan harga yang tidak lumrah, sama seperti yang berlangsung pada pemasaran masker serta hand sanitizer waktu awal menyebarnya covid-19.

"Jika pemerintah harus terpaksa melepas vaksin ke pasar untuk dibeli warga dengan proses pasar, dapat beresiko sebab akan membuat price gouging. Yakni peningkatan harga yang gila-gilaan seperti insiden pada masker serta hand sanitizer di awal-awal epidemi. Tentu saja ini harus dijauhi dengan kebijaksanaan pemerintah lewat penentuan dasar harga paling tinggi vaksin itu supaya tidak ada price gouging barusan," kata Arief.

Ketua Komite Perlakuan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, minta supaya program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah diusulkan ditingkat pusat atau wilayah serta Kementerian dan Instansi dapat usai pada sebuah mimggu ini. Minimal, minggu kedepan alokasi budget PEN telah dalam step final.

Airlangga menyebutkan, berdasar laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah ada perkembangan-perubahan realokasi yang dilaksanakan. Dimana dari keseluruhan budget yang telah diputuskan sejumlah Rp 695,2 triliun realokasinya capai sejumlah Rp 679 triliun. Hingga masih ada ruangan Rp 16 triliun untuk beberapa program yang belum masuk di anggaram itu.

"Serta keseluruhan dibanding budget yang telah tereaokasi dari Rp 695 triliun ialah Rp 679 triliun. Jadi sebagian besar program terpakai serta masih ada satu minggu mendetailkan yang penting penambahan," katanya dalam pertemuan wartawan di kantor ia, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Disamping itu, berkaitan dengan vaksin pemerintah pastikan sekarang ini telah ada serta untuk budget awal atau uang muka vaksin capai Rp 3,3 triliun. Sesaat semua dana yang disediakan pemerintah sejumlah Rp 37 triliun keseluruhnya tahun kedepan.

Menteri Koordinator Peerekonomian itu meneruskan, dari faktor perekonomian tempat bagian keuangan masih kuat. Dimana tempat Capital Adequacy Ratio (CAR) ialah rasio kecukupan modal masih ada di batas aman yaitu 8 %, sedang di perbankan per 31 Agustus ialah 23,1 % Selanjutnya per Juli dana perkembangan credit tumbuh 8,35 %. "Jadi DPK cukup bertambah," singkat ia.

Restrukturisasi dibanding bagian keseluruhnya capai Rp 857,6 triliun serta bagian korporasi telah restrukturisasi sejumlah Rp 527 triliun untuk 1,42 juta debitur. Sesaat untuk UMKM tertera Rp 354 untuk 5,76 juta nasabah

Serta peletakan dana pemerintah di Bank Himbara sejumlah Rp 30 triliun realisasinya sejumlah Rp 79,7 triliun serta ini hampir 3x lipat. Sedang di Bank Pembangunan Wilayah (BPD) dari Rp 11,5 triliun masih perlu didorong.

"Selanjutnya jika kita melihat di bidang UMKM pendistribusian KUR ini per September sasarannya Rp190 triliun realisasinya telah Rp103 triliun serta jumlah nasabah tambahannya ialah 3 juta," pungkas ia.

Awalnya, pemerintah menganggarkan berbelanja kesehatan Rp 169,7 triliun pada APBN 2021. Jumlah ini sama dengan 6,2 % dari berbelanja negara.

"Reformasi skema kesehatan akan dilaksanakan dengan arah menguatkan kemampuan skema kesehatan baik dari faktor ketahanan kesehatan, pemerataan service kesehatan, dan penguatan faktor promotif protektif pada warga," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang pleno, Selasa (1/9/2020).

Mengenai arah akhir yang ingin diraih ialah kenaikan derajat kesehatan warga termasuk juga persiapan skema dalam hadapi situasi terjelek seperti epidemi Covid-19 ini di waktu kedepan.

"Pemerintah setuju jika kehadiran vaksin akan berefek pada kesuksesan perlakuan Covid-19. Karena itu, dalam RAPBN tahun 2021 Pemerintah sudah memperhitungkan alokasi untuk keperluan penyediaan vaksin serta imunisasi, alokasi untuk fasilitas serta prasarana, dan laboratorium serta litbang untuk penguatan penelitian vaksin," jelas Menkeu.

Usaha penyediaan vaksin diperkirakan memakai produksi dalam negeri lewat kerja sama, termasuk juga transfer pengetahuan serta tehnologi. Dengan begitu, peningkatan vaksin memerhatikan faktor cepat, efisien, serta mandiri.

Sampai sekarang ini, proses penyediaan vaksin masuk step uji medis, sebelum bisa dibuat, didistribusi, serta dipakai dengan cara massal. Proses penyediaan vaksin s/d proses vaksinasi pada warga, termasuk juga distribusi vaksin serta penyiapan personil klinis, akan menyertakan pengaturan serta kolaborasi yang intens di antara K/L, BUMN, Pemda, serta swasta.

Pemerintah Indonesia tengah meningkatkan vaksin Covid-19. Kerja sama juga dengan perusahaan China, Sinovac, vaksin ini sedang masuk uji medis step 3. Gagasannya, vaksin itu akan disebarkan Bio Farma mulai Januari 2021.